Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Covid 19
Gst Nyoman Indrawati 31 Agustus 2020 10:10:53 WITA
Sampai saat ini dampak pademi Covid 19 masih terasa diberbagai sektor, berbagai langkah dan strategis telah dilakukan namun masyarakat masih saja ada yang tidak mentaati bahkan banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Dengan ini Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan Gubenur Bali Nomor 46, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
Berdasarkan Intruksi dari Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyususan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Maka dikeluarkanlah peraturan dari Gubernur Bali yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan Pemangku dalam mencegah penularan dan Penyebaran Covid 19, mencegah kasus baru Covid 19 pada sektor kegiatan masyarakat, meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian dan pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman.
Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dilaksanakan pada 15 sektor kegiatan yaitu :
1 |
Pelayanan Publik |
6 |
Kesehatan |
11 |
Pendidikan |
2 |
Transportasi |
7 |
Jasa dan Kontruksi |
12 |
Pariwisata |
3 |
Adat dan Agama |
8 |
Sosial |
13 |
Perdagangan |
4 |
Seni dan Budaya |
9 |
Pasilitas Umum |
14 |
Ketertiban, Keamanan |
5 |
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |
10 |
Lembaga Keuangan bank dan non bank |
15 |
Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan hidup |
Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, yang meliputi perorangan dan pelaku usaha. Perorangan meliputi orang yang melakukan perjalanan atau kegiatan ke Bali, antar Kabupaten atau tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaku Usaha , pengelola,Penyelenggara atau Penanggung jawab fasilitas umum meliputi perorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.
Untuk itu Pemangku wajib melaksanakan dan memastikan mentaati Protokol Kesehatan pada berbagai sektor yakni :
Bagi perorangan dengan cara memakai masker dengan baik saat keluar rumah, mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, selalu jaga jarak minimal 1 meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 meter, menghindari tempat keramaian, melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 dan bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut.
Sementara Bagi Pelaku Usaha, harus menyediakan sarana pencegahan Covid 19, melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, menyediakan atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan dan menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan Covid 19.
Selain peraturan, dalam hal ini Pergub juga menerapkan sanksi administrasi. Yakni bagi perorangan yang melakukan perjalanan atau kegiatan diluar rumah tidak menggunakan masker akan di kenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah). Bagi Pelaku Usaha, Pengelola,Penyelenggara atau Penanggu jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid 19 akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selain sanksi Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai awig – awig atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan dilakukan oleh Perangkat Daerah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten melalui sosialisasi, patroli atau operasi penertiban. Didalam hal ini dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat atau Krama Bali.
Komentar atas Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Covid 19
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DIKABUPATEN BULELENG
- SOSIALISASI DAN EDUKASI SEKALIGUS PENGUKUHAN DESTANA DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN PMT LOKAL DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYULUHAN REMAJA TENTANG NARKOBA DAN HIV AIDS DI DESA ALASANGKER